Komisi Percepatan Reformasi Polri Bergerak Cepaf Susun Sistem Kepolisian

Jakarta, MASYARAKAT.NET-Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia bergerak cepat dalam menyusun ide dan gagasan upaya transformasi sistem kepolisian dan penegakan hukum masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan dialog dengan berbagai kalangan masyarakat, sehingga perubahan yang dilakukan sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap Polri di Ruang Aspirasi, Kementerian Sekretariat Negara Sayap Timur, Selasa (25/11/2025).

Audiensi digelar dalam dua sesi yaitu dengan berbagai lembaga toleransi beragama antara lain Jaringan GUSDURian, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Setara Institute, dan Center for Religious & Cross-Cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada.

Dilanjutkan dengan sesi kedua yakni audiensi lembaga bantuan hukum seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), LBH Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Vox Point Indonesia, dan Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS).

Menurut Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Prof. Jimly Asshiddiqie, semangat meaningful participation menjadi kunci diselenggarakannya audiensi ini. Masukan dari publik, termasuk dari kelompok toleransi beragama dan dan lembaga bantuan hukum akan menjadi bahan penting dalam perumusan rekomendasi hingga penyusunan laporan kepada Kepala Negara. 

"Ini adalah bentuk komitmen untuk menciptakan Polri yang lebih profesional, akuntabel, dan berintegritas, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Komisi Percepatan Reformasi Polri akan melanjutkan proses pengumpulan data, dialog terbuka, serta kajian komprehensif guna merumuskan rekomendasi akhir sebagai output yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya ke Presiden RI, namun juga ke masyarakat," paparnya.(BM)

#KemensetnegRI
#KomisiPercepatanReformasiPolri