KPPU Sampaikan Laporan Keuangan dan RKA RKP dalam RDP di DPR

Jakarta, MASYARAKAT.NET-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI untuk membahas Laporan Keuangan KPPU Tahun Anggaran 2024 dan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2026, di Gedung Nusantara I, Jakarta.

Wakil Ketua KPPU Aru Armando hadir bersama Anggota KPPU Hilman Pujana, Gopprera Panggabean, dan Budi Joyo Santoso didampingi Plt. Sekretaris Jenderal KPPU Lukman Sungkar dan Deputi Bidang Kajian dan Advokasi Taufik Ariyanto.

Wakil Ketua KPPU menyampaikan KPPU telah menerima Surat Bersama Pagu Indikatif (SB PI) dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 dan Menteri Keuangan Nomor S-356/MK.02/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pagu lndikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026, dengan alokasi Pagu Indikatif TA 2026 sebesar Rp68.298.893.000 atau mengalami penurunan pagu sebesar 35,18% dibandingkan pagu KPPU TA 2025 sebesar Rp105.373.198.000.

“Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan, KPPU menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keduabelas kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2012 s.d. 2023. Hal ini menggambarkan akuntabilitas KPPU baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha dapat terjaga,” ungkap Wakil Ketua KPPU.

Komisi VI DPR RI menerima penjelasan realisasi anggaran dan Laporan Keuangan KPPU Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp127.528.085.135 atau sebesar 95,04?ri total pagu Rp134.183.314.000 dengan predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian selama 12 kali berturut-turut mulai tahun 2012-2023.

Komisi VI menerima penjelasan realisasi anggaran periode berjalan tahun 2025 KPPU dengan realisasi per Juli 2025 sebesar Rp 46.817.873.952 atau sebesar 44,43?ri total pagu Rp105.373.198.000. Komisi VI juga menerima penjelasan mengenai Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026 KPPU sebesar Rp68.298.893.000. Komisi VI mendorong agar KPPU dapat melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2025. 

“Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan yang telah diberikan oleh Komisi VI, terhadap apa yang sudah dilakukan oleh KPPU. Termasuk juga dukungan terhadap rencana amandemen atau perubahan UU No.5 Tahun 1999 dan juga dukungan terkait permintaan penambahan anggaran dari KPPU,” ujar Wakil Ketua KPPU.

Dalam pertemuan ini, selain mengenai anggaran, KPPU juga menjawab berbagai pertanyaan dari Komisi VI DPR RI yang berkaitan dengan kinerja, kelembagaan, serta perkembangan isu-isu persaingan usaha.(Br)