Pemangku Adat Jenneponto Dukung Polri Tetap Dibawah Naungan Presiden untuk Menjaga Netralitas dan Profesionalisme

MAKASSAR, SULAWESI SELATAN – Pemangku Adat Kabupaten Jenneponto, Andi Syaiful Mustamu karaeng moncong, menyatakan dukungannya terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada di bawah tanggung jawab langsung Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk menjaga netralitas dan fokus Polri dalam melayani masyarakat secara adil dan profesional. Sabtu (31/01/2026)

Andi Syaiful yang juga merupakan salah satu penerus Kerajaan Bangkala menyampaikan bahwa posisi Polri di bawah Presiden sesuai dengan amanat konstitusi dan dapat mencegah terjadinya campur tangan yang tidak diinginkan dari berbagai pihak.

"Sebagai pemangku adat yang mengakar pada nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, kami melihat bahwa Polri yang berada di bawah Presiden akan lebih mampu menjalankan tugasnya dengan netral. Tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu sehingga dapat fokus pada pelayanan dan menjaga keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat," ucapnya.

Andi Syaiful juga menambahkan bahwa dukungan ini merupakan bentuk keprihatinan adat terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di daerah. Menurutnya, stabilitas institusi kepolisian akan berdampak positif pada perkembangan daerah dan kesejahteraan rakyat Jenneponto khususnya, serta Sulawesi Selatan pada umumnya.

"Kita berharap Polri terus dapat menjalankan peranannya dengan baik, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta melindungi hak dan kesejahteraan setiap warga negara tanpa pandang bulu," jelasnya.

Sebagai informasi, Andi Syaiful Mustamu krg moncong pernah terlibat dalam pembentukan Asosiasi Keluarga Emas Penerus Kerajaan se-Sulawesi Selatan pada tahun 2022, yang bertujuan untuk memperkuat tali silaturahmi dan kolaborasi antar penerus kerajaan dalam membangun daerah.

Dukungan ini sejalan dengan suara banyak pihak di berbagai daerah di Indonesia yang juga menyatakan dukungan terhadap posisi Polri di bawah Presiden, menganggap hal tersebut sebagai jaminan bagi profesionalisme dan netralitas institusi kepolisian.