Mencegah Menjadi Negara Gagal, Demokrasi dan Stabilitas Harus Berjalan Beriringan

Makassar, MASYARAKAT.NET - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menyelenggarakan Sarasehan bertajuk Penguatan Kebebasan Masyarakat Sipil untuk Berkumpul, Berekspresi, Berserikat, dan Berpendapat dalam Kerangka Keseimbangan antara Berjalannya Demokrasi dan Terpeliharanya Stabilitas Nasional.

Kegiatan ini dilaksanakan guna memperkuat komunikasi antara Pemerintah dengan kalangan masyarakat sipil, sehingga aspirasi dari tingkat grass root tersalurkan dalam wadah yang terkoordinasi dengan baik.

Pada kesempatan itu juga, Kemenko Polkam yang diwakili oleh Asisten Deputi Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan, Arudji Anwar, mengajak semua pihak di Sulawesi Selatan untuk berkontribusi dalam menciptakan stabilitas berlandaskan demokrasi khas Indonesia yakni musyawarah mufakat.

“Dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, marilah kita kembali kepada ajaran leluhur Masyarakat Makassar dan Bugis yakni selalu mengedepankan Tudang Sipulung, yaitu duduk bersama, bermusyawarah, berdiskusi dengan pikiran dan hati yang jernih untuk menyelesaikan suatu masalah. Musyawarah inilah kunci dan ciri khas demokrasi yang dianut oleh Bangsa Indonesia,” tegas Arudji, di Makassar, (27/08/2025).

Mengemuka dalam forum ini beberapa pokok hal antara lain Semangat Reformasi 1998 masih menjiwai pelaksanaan demokrasi di Tanah Air. Kebebasan yang diperjuangkan dan kemudian terwadahi dalam Gerakan Reformasi 1998 masih terjaga dengan baik hingga kini.

Hal tersebut karena Pemerintah berkomitmen secara konsisten untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dalam sendi-sendi kehidupan bernegara. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga tergolong tinggi dalam memberikan masukan-masukan melalui beragam wadah, media dan forum.Kemenko Polkam mendorong pelaksanaan demokrasi di Indonesia diselaraskan dan dapat berjalan seimbang dengan stabilitas nasional. Banyak ahli berpendapat bahwa negara yang maju dan stabil rata-rata mempraktikkan keseimbangan antara Demokrasi (Kedaulatan Rakyat) dengan Nomokrasi (Kedaulatan Hukum).

Dalam bahasa sederhana, Demokrasi tanpa diimbangi dengan Nomokrasi akan melahirkan chaos dan kekacauan politik. Sebaliknya, Nomokrasi tanpa adanya Demokrasi hanya akan melahirkan kesewenang-wenangan dan otoritarianisme. Oleh karena itu, keseimbangan keduanya menjadi hal mutlak jika ingin membangun sekaligus tetap menjaga iklim demokratis tetap berjalan.

Dengan kata lain, keseimbangan antara demokrasi dan stabilitas menjadi syarat utama bagi suatu pemerintahan agar tidak menjadi negara gagal (failed strate). Di sinilah titik temu strategis antara Pemerintah yang responsif diramu dengan kapasitas dan kecerdasan masyarakat dalam menuangkan hak-hak sipilnya akan menjadi katalisator bagi kemajuan suatu bangsa.

Forum ini dihadiri oleh ratusan orang yang mewakili elemen-elemen masyarakat sipil khususnya dari kalangan jurnalis, aktivis, pegiat HAM, mahasiswa, Ormas, dan LSM, serta menghadirkan para pakar yang kompeten di bidang demokrasi, politik, keamanan nasional, dan hak asasi manusia (UNPAD, UNHAS, dan Komnas HAM) membuahkan diskusi yang produktif dan bernilai akademis. Untuk itu, diskusi serupa akan digelar di lokasi lain untuk memperluas cakupan rekomendasi kebijakan yang akan disusun.(BM)