CiviL Sosiaty

Juliadi Hakim

Pemerhati Sosial, Politik dan Kemasyarakatan 

Fenomena politik civil sosiaty saat ini, membicarakan peran militer yang masuk ke sistem pemerintahan.
Ada 2 (dua) alasan, kenapa civil sosiaty menolak:
1. Trauma dengan Orde Baru. Yang menjadikan militer sebagai kekuatan utama kekuasaan pemerintahan.
2. Amanah reformasi. Bahwa kekuasaan dan pemerintahan di kendalikan oleh civil sosiaty. Dan militer di tarik ke barak.

Di pemerintahan negara, hingga Jokowi, tatanan negara menjadi berantakan oleh carut marut sistem pemerintahan yang dikendalikan. 
Peran partai politik yang dominan. Sehingga kehidupan politik menjadi kacau balau.

Di parlemen, kehidupan politik setiap saat gaduh oleh bagi-bagi kekuasaan. Siapa dapat apa, bukan lagi hal memalukan di pertontonkan di hadapan publik. 
Konon katanya, parlemen Senayan tidak lagi di huni oleh para pemikir dan negarawan yang berfikir untuk kemaslahatan rakyat dan kemajuan negara.Tapi parlemen Senayan sekarang dipenuhi oleh para pemulung yang haus kekuasaan.

Ekstrimnya dikatakan; partai politik gagal mencerdaskan rakyat. Civil sosiaty, gagal menghadirkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

Kehidupan rakyat, di buat terpojok di sudut kekuasaan. Rakyat di jadikan penonton karnaval, para politisi membiarkan bahkan bekerjasama dengan para cukong dan bandar untuk menjarah keringat rakyat.
Dengan pajak yang melangit, ekonomi rakyat menjadi lumpuh oleh kebijakan politik yang di ambil politisi Senayan.
Bahkan karena kebijakan politisi Senayan, yang menghadirkan klas baru; yang bernama oligarki. Kelompok ini lah yang menjadi "ternak Senayan", untuk melakukan korupsi besar-besaran pada negara, hasil bumi negara di keruk habis-habisan.

Civil sosiaty; telah gagal menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat. Politik dan hukum sebagai panglima kekuasaan; menjadikan rakyat menjerit dalam kesengsaraan.
Rakyat tidak jadi tuan di negaranya sendiri.

Pemisahan TNI-POLRI, melahirkan dikotomi tersendiri. TNI di kandang kan di barak, sedangkan POLRI menjadi sipil yang dipersenjatai.
Secara physikologi, hal ini mempengaruhi jiwa institusi.

TNI di bawah pimpinan kendali Panglima sedangkan POLRI di kendalikan langsung oleh Presiden.
Kebijakan ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dan prilaku kedua institusi bersenjata ini.

Hal, yang paling mengejutkan adalah munculnya MOu antara Jaksa Agung dengan Panglima.
Bahwa seluruh kejaksaan di Indonesia; Kejaksaan meminta bantuan  pengamanan pada militer.
Alasan kejaksaan adalah; demi tugas negara yang berat maka kejaksaan perlu pengamanan untuk menghadapi baking dari para koruptor dan penjahat.

Lho kok bisa begitu ?.(hal ini tidak perlu kita bicara kan di sini ).

Sekali lagi; ini adalah kegagalan civil sosiaty.

Civil sosiaty, telah merusak kekuasaan dan sistem pemerintahan.
Akibatnya rakyat di posisi kan, di pojok kekuasaan. Kelas baru yang bernama Oligarki telah menjadikan kekuatan naga. Bahkan oligarki telah mengendalikan arah kekuasaan dan pemerintahan, bahkan sudah masuk ke istana untuk mempengaruhi kebijakan negara.

Akibat nya negara berada di jurang kebangkrutan.

Negara kehilangan kehormatan dan wibawa di mata rakyatnya. Rakyat hanya bisa bicara lewat dunia medsos.
Ini pun masih ada rasa kecemasan tersendiri. 

Civil sosiaty, telah menempatkan rakyat di posisi yang terasing di negaranya sendiri. Politisi Senayan, memilih ruang tersendiri. Ruang elite yang tidak bisa di sentuh. Dan, yang paling terbuka saat ini adalah korupsi merajalela di setiap sudut negeri; pelaku nya adalah "hewan peliharaan" penguasa yang bernama Oligarki.

Sekali lagi; ketiga hal ini lah yang menjadi kegagalan terbesar dari civil sosiaty. Civil sosiaty adalah anak kandung reformasi.

Civil sosiaty; telah menjadikan negeri rusak dan berada di jurang kebangkrutan.