Makan Bergizi Gratis Jangan Jadi Makan Berisiko

Prof. Dr. H. Dailami Firdaus

Wakil Ketua Komite III DPD - RI

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah sejak awal tahun ini sejatinya memiliki tujuan mulia: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang sehat, seimbang, dan terjangkau. 

Namun belakangan, maraknya kasus dugaan keracunan massal di berbagai daerah sehingga menimbulkan kegelisahan masyarakat, juga mengerus kepercayaan dan menodai semangat awal dari program makan bergizi gratis.

Sebagai Senator DPD RI, saya memandang bahwa keselamatan anak-anak adalah prioritas utama. Tidak ada satu pun alasan yang dapat membenarkan jika program yang dimaksudkan untuk mencerdaskan generasi bangsa justru berbalik menjadi ancaman kesehatan. 

Kasus keracunan di sejumlah wilayah—dari Jawa hingga Sulawesi—adalah tanda bahwa tata kelola MBG harus segera dievaluasi secara menyeluruh, diantaranya ;

Pentingnya Standar Keamanan Pangan

Dalam penyelenggaraan MBG, keamanan pangan tidak boleh ditawar. Setiap dapur yang melayani ribuan porsi harus menerapkan standar ketat: mulai dari penyimpanan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Makanan yang berada terlalu lama pada suhu tidak aman, kebersihan peralatan yang kurang terjaga, atau bahan baku yang tidak layak konsumsi dapat memicu risiko besar bagi anak-anak.

Tata Kelola Dapur dan Distribusi

Saya menilai banyak dapur yang baru beroperasi belum siap mengolah makanan dalam skala besar. Memasak untuk sepuluh orang tentu berbeda dengan memasak untuk seribu hingga tiga ribu porsi. 

Karena itu, operasional dapur baru sebaiknya dilakukan secara bertahap. Mulailah dari melayani beberapa sekolah, kemudian meningkat sesuai kapasitas yang sudah benar-benar teruji.

Selain itu sistem pendistribusi makanan ke sekolah-sekolah juga harus diperhatikan dengan cermat dan tepat. Jarak yang jauh tanpa dukungan rantai dingin atau rantai panas membuat makanan berada di “zona kritis” yang rawan kontaminasi.

Ke depan, pendistribusian harus dilakukan dengan sistem yang menjamin makanan tetap segar dan aman sampai kepada tangan siswa.

Perlunya Audit dan Transparansi

Kasus-kasus keracunan yang terus berulang menunjukkan ada celah besar pada sistem pengawasan. Karena itu, saya mendorong adanya audit menyeluruh terhadap pemasok dan bahan baku. 

Setiap dapur perlu diperiksa kepatuhannya terhadap standar higienitas dan kualitas pangan secara menyeluruh. 

Hasil auditpun sebaiknya dipublikasikan secara transparan agar masyarakat tahu sejauh mana keamanan pangan dapat terjaga, sehingga tidak ada kekhawatiran dimasyarakat.

Berikutnya saya mengusulkan adanya dashboard insiden nasional yang secara berkala memuat laporan lokasi kasus, jumlah korban, serta hasil uji laboratorium.

Transparansi semacam ini penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Perbaikan Menu dan Edukasi Gizi

Makanan bergizi bukan hanya soal jumlah kalori, tetapi juga kualitas gizi dan kesesuaian dengan kebutuhan anak-anak. 

Menu yang diberikan harus sederhana namun sesuai kebutuhan masa kembang tubuh juga meningkatkan kecerdasan, bergizi, serta sesuai selera mereka. Telur, sayuran segar, ikan, atau daging ayam yang diolah dengan baik sering kali jauh lebih aman dan bermanfaat daripada makanan kemasan atau olahan berlebihan.

Selain itu, perlu ada edukasi gizi berkelanjutan di sekolah-sekolah. Guru dan orang tua harus dilibatkan dalam memberikan pemahaman kepada anak tentang pentingnya makanan sehat. Dengan demikian, program MBG tidak hanya memberi makan, tetapi juga membentuk kebiasaan baik dalam jangka panjang.

Komitmen Perbaikan

Saya percaya, dengan evaluasi serius dan langkah perbaikan yang konkret, program MBG tetap bisa menjadi warisan positif bagi bangsa. Oleh karena itu ada beberapa masukan untuk langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas Program Makan Bergizi Gratis:

1.    Penegakan standar keamanan pangan dari hulu ke hilir, dengan pengawasan ketat dan konsisten.

2.    Audit menyeluruh pemasok dan dapur untuk memastikan kelayakan bahan baku serta proses produksi.

3.    Tahapan operasional dapur baru agar kapasitas massal benar-benar siap sebelum melayani banyak sekolah.

4.    Transparansi insiden keracunan melalui laporan terbuka yang bisa diakses publik.

5.    Perbaikan menu berbasis gizi seimbang, mengurangi makanan kemasan, dan lebih memanfaatkan bahan pangan lokal.

6.    Pelatihan dan sertifikasi tenaga dapur, agar higienitas dan kemampuan memasak dalam skala besar terjamin.

Makan bergizi gratis jangan sampai berubah menjadi makan berisiko. 

Pemerintah perlu menjadikan setiap kasus keracunan sebagai alarm keras, bukan sekadar insiden biasa. Anak-anak kita berhak mendapat makanan yang aman, sehat, dan bergizi. 

Saya akan terus mendorong agar program ini diperbaiki secara menyeluruh dan dengan pengawasan yang ketat, sehingga benar-benar menghadirkan manfaat bagi generasi Indonesia.