Mentan/Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman: “Papua Adalah Masa Depan Kemandirian Pangan Nasional

Jayapura, MASYARAKAT.NET – Pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan Tanah Papua sebagai wilayah yang mandiri pangan dan tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa Papua memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan pangan baru Indonesia, sehingga program cetak sawah, pembangunan gudang, serta percepatan distribusi pangan ditetapkan sebagai prioritas nasional.

“Kita adalah Papua Mandiri Pangan. Papua Raya Mandiri Pangan. Karena kalau kita ngangkut dari Jawa atau Sulawesi, itu biaya transportnya ditanggung oleh masyarakat Papua. Kalimantan sudah mandiri, Sumatera sudah mandiri, berikutnya ada Sulawesi sudah mandiri pangan, sekarang kami masuk ke Papua tahun 2026. Kita ingin mandiri pangan sehingga tidak ada lagi masalah.” ujar Mentan/Kepala Bapanas Amran dalam peluncuran beras SPHP serentak se Papua Raya, di Mapolda Papua, Selasa (9/12/2025). 
 
Dalam pertemuan bersama jajaran Polri, para gubernur, bupati, dan pimpinan Bulog se-Papua Raya, Amran memaparkan bahwa kebutuhan beras Papua Raya mencapai 660 ribu ton per tahun, sementara produksi lokal baru memenuhi sekitar 124 ribu ton. Kekurangan pasokan itulah yang kini ingin diselesaikan pemerintah melalui percepatan pembangunan lahan produktif di seluruh provinsi Papua Raya.

Ia menyebut bahwa rencana pengembangan hingga 100 ribu hektare sawah baru akan menjadi fondasi utama mewujudkan Papua yang mandiri pangan dalam 5 hingga 10 tahun mendatang.

“Untuk memenuhi 500 ribu ton, kita harus cetak sawah 100 ribu hektar. Kalau Papua bisa 20 ribu, kemudian Papua Selatan 50 ribu, kemudian Sorong 17 ribu, ini kami data. Papua Barat Daya 17 ribu, Papua Tengah 2 ribu, Papua Barat 16 ribu, kalau juga Papua 20 ribu. Persoalan Papua 5-10 tahun ke depan, sampai 15 tahun tidak ada lagi masalah beras. Itu solusi permanen kita.” terang Mentan Amran. 

Metan/Kepala Bapanas Amran menegaskan bahwa ketergantungan Papua terhadap pasokan dari Sulawesi atau Jawa tidak boleh berlangsung selamanya, sebab biaya transportasi yang tinggi pada akhirnya dibebankan kepada masyarakat. Dengan memperkuat produksi di dalam wilayah, Papua dapat memastikan ketersediaan pangan lebih stabil dan harga lebih terjangkau.

"Papua tidak boleh hanya menjadi penerima. Papua harus menjadi produsen. Inilah masa depan kemandirian pangan kita,” tegasnya. 

Pemerintah juga memperkuat infrastruktur distribusi pangan melalui pembangunan gudang Bulog di provinsi yang belum memilikinya serta percepatan pengisian gudang yang sudah beroperasi. Langkah ini diambil agar Papua tidak lagi menghadapi kendala pasokan ketika gelombang laut tinggi atau kondisi cuaca ekstrem menghambat rute logistik.  

Sementara itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap dijalankan sebagai penyangga jangka pendek selama proses transformasi produksi lokal berlangsung

"Kita bergandengan tangan, kolaborasi, beras SPHP jalan terus. Cadangan pangan yang ada di Bulog khusus untuk beras SPHP ini masih ada 1 juta ton. Jadi tidak ada masalah,” ujar Mentan/Kepala Bapanas Amran. 

Ia juga memastikan stok beras nasional dalam kondisi sangat aman, bahkan tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia berdiri, sehingga pasokan ke Papua Raya dapat dipenuhi secara konsisten. Adapun per 8 Desember 2025 stok beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 3,7 juta ton. 

Kepala Bapanas Amran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian penuh terhadap agenda besar kemandirian pangan ini. Target percepatan swasembada nasional yang menjadi arahan Presiden, menurutnya, juga menjadi dorongan kuat agar transformasi kemanirian pangan di Papua berjalan lebih cepat. 

“Papua adalah kampung halaman saya yang kedua. Kami dari timur, pantang bagi kami orang timur untuk mundur. Lebih baik pulang nama daripada mundur dari pertempuran,” pungkasnya.(BM)