Minta Mendikbud Mulai Tahun Ajaran di Januari, Ini Alasan IGI

Jakarta, MASYARAKAT.NET-katan Guru Indonesia (IGI) Pusat meminta Mendikbud Nadiem Makarim memberi kepastian soal jadwal pendidikan. IGI menilai terjadi ketidakpastian jadwal sekolah kembali akibat pandemi Covid-19. Sebelumnya, Mendikbud mengungkapkan, bahwa tahun ajaran baru akan dimulai berdasarkan petunjuk Gugus Tugas Covid-19.

“Pernyataan Nadiem Makarim ini justru menimbulkan ketidakpastian kapan sekolah akan dimulai dan mengakibatkan pemerintah daerah gamang dalam mengambil kebijakan, mereka memiliki persepsi masing-masing terkait kapan sekolah dimulai lagi,” ungkap Ketua Umum IGI Pusat Muh Ramli Rahim , dalam siaran pernya kepada Masyarakat.net, Kamis(28/5/2020).

MRR demikian kerap namanya dipanggil, menguraikan ada beberapa alasan perlunya kepastian dari Mendikbud tentang ajaran baru di geser ke bulan Januari, yaitu;

Pertama, memberikan kepastian tahun ajaran baru bergeser ke Januari akan membuat dunia pendidikan memiliki langkah-angkah yang jelas terutama terkait minimnya jumlah guru yang memiliki kemampuan tinggi dalam menjalankan PJJ Online.

Kedua, menggeser tahun ajaran baru menghindarkan siswa dan orang tua dari stress berkepanjangan. Tidak menggeser tahun ajaran baru akan membuat siswa dan orang tua menjadi stress. Jika tatap muka dipaksakan, orang tua akan stress, mengapa, anaknya tak ke sekolah takut dihukum oleh sekolah, jika anaknya ke sekolah, takut tertular virus maka sepanjang hari orang tua akan stress memikirkan anak mereka. Jika tatap muka belum dijalankan lalu dilakukan PJJ maka kasusnya sama dengan point pertama siswa akan stress karena lebih dari 60% guru masih terkendala penguasaan tekhnologi digital yang minim.

Ketiga, menggeser tahun ajaran baru menghindarkan siswa dari penularan Covid-19. Data IDAI seperti yang kami uraikan di awal menunjukkan anak didik tak kebal Virus dan juga tetap rentan tertular virus bahkan berpotensi meninggal. Jika pun protokol kesehatan dijalankan sekolah, sebesar apa kemampuan sekolah mengontrol siswa ketika sudah berada diluar ruang kelas?

Keempat, RRI DAN TVRI tak mampu menggantikan guru, dengan tetap mengandalkan RRI dan TVRI berarti memaksa siswa menjalani satu semester belajar dalam kerugian yang nyata.

Kelima, portal layanan pendidikan tak mampu menggantikan guru. Portal layanan pendidikan baik yang berbayar punya swasta ataupun yang gratis punya kemdikbud faktanya tak mampu menggantikan guru karena nilai-nilai pendidikan tak terlayani dengan baik, yang ada hanya mengambil sedikit bagian dari layanan pengajaran. Portal-Portal pendidikan ini hanya disiapkan untuk menghadapi ujian atau seleksi tertentu, bukan memenuhi capaian kurikulum. Jika disebut darurat, bolehlah digunakan selama 3 bulan awal Covid-19 tapi jika terus dilakukan ini justru bentuk lepas tanggungjawab kemdikbud terhadap guru dan siswa dan kemudian sangat layak jika tagline "Indonesia Terserah" layak disematkan ke kemdikbud.

Keenam, menggeser tahun ajaran menjadikan tahun anggaran selaras dengan tahun ajaran. Fakta lapangan menunjukkan berbedanya tahun anggaran dan tahun ajaran mengakibatkan kepsek harus berutang kemana-mana agar bisa menyelenggarakan ujian nasional karena dana Bos belum cair. Meskipun tahun ini sudah mulai diperbaiki tetapi akan jauh lebih baik jika tahun anggaran dan ajaran disemarakkan seperti bidang-bidang lain diluar pendidikan.

Ketujuh, membantu orang tua mengatasi masalah ekonomi. Dengan anak didik kembali ke sekolah, bukan hanya kecemasan akan kesehatan yang hadir tapi juga bertambahnya beban ekonomi orang tua, mulai dari biaya transportasi, biaya jajan dan biaya lainnya. Sementara kondisi ekonomi mayoritas rakyat indonesia sedang terpuruk, jika tahun ajaran tak digeser dan PJJ tetap dijalankan maka tetap akan menyedot biaya kuota data atau seharusnya menyediakan gadget atau alat baru karena gadget lama sudah bermasalah atau akan digunakan orang tua keluar rumah menjalani New Norma yang dicanangkan pemerintah.

Kedelapan, enam bulan ini bisa digunakan untuk mendorong lahirnya ide-ide baru atau kreativitas-kreativitas baru dari anak didik. Hal ini perlu difasilitasi oleh pemerintah terutama kemdikbud.

Kesembilan, selama enam bulan ini Kemendikbud bisa berupaya maksimal memastikan seluruh sekolah di Indonesia terlayani jaringan internet.

Kesepuluh, Kemendikbud segera menjalankan program digitalisasi sekolah dengan membagikan tablet terutama bagi sekolag yang paling banyak siswanya tak memiliki gadget. (Bur)