MUI Larang Pemerintah Tarik Pajak

Jakarta, MASYARAKAT.NET-Ketua Bidang Fatwa MUI, KH Asrorun Niam Sholeh, pada Sabtu (22/11/2025), mengumumkan sebuah fatwa berani, yaitu HARAM hukumnya bagi pemerintah memungut pajak atas barang-barang kebutuhan pokok (primer) dan konsumtif rakyat.

*MUI menetapkan konsep "Pajak Berkeadilan".*

*Intinya, negara tidak boleh "memalak" rakyat untuk hal-hal yang sifatnya bertahan hidup (dharuriyat).*

*Berikut poin-poin fatwa yang bikin rakyat auto senyum:*

- Sembako bebas pajak

*Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, haram dibebani pajak.*

*(Jadi, jangan harap ada PPN untuk beras atau telur).*

- Rumah huni bebas pajak berulang

*Ini yang paling menarik.*

*Rumah dan tanah yang dihuni sendiri (non-komersial) tidak boleh dikenakan pajak berulang (seperti PBB tahunan yang naik terus).*

*Alasannya logis: "Karena pada hakikatnya dia tidak berkembang (tidak menghasilkan uang)," tegas Asrorun.*

*MUI juga menetapkan standar baru siapa yang boleh ditariki pajak, tidak semua orang boleh dipajaki.*

*Syaratnya: Warga negara harus memiliki kemampuan finansial yang setara dengan nisab zakat mal, yaitu setara 85 gram emas.*

*Jika harta Anda di bawah itu, menurut fatwa ini, Anda seharusnya bebas pajak.*

*Pajak hanya sah dikenakan pada harta yang potensial diproduktifkan atau kebutuhan sekunder/tersier (barang mewah/hiburan), bukan kebutuhan pokok.*

*MUI juga mengeluarkan usulan yang sangat progresif dan adil bagi umat Islam.*

*"Zakat yang sudah dibayarkan oleh umat Islam menjadi pengurang kewajiban pajak," tandas Asrorun.*

*Ini adalah konsep "keadilan partisipatif".*

*Jadi, jika Anda sudah taat membayar zakat (membantu fakir miskin secara langsung), seharusnya beban pajak Anda ke negara dikurangi, bukan malah kena "double charge" (zakat bayar, pajak bayar).*

*MUI menegaskan bahwa hubungan rakyat dan penguasa harus saling menguntungkan.*

*Pajak tujuannya untuk kesejahteraan.*

*Oleh karena itu, MUI memberikan "lampu merah", jika pemerintah nekat memungut pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas (misal: memajaki orang miskin atau memajaki sembako), maka pemungutan tersebut hukumnya HARAM.*

*Fatwa ini tentu menjadi tantangan menarik bagi Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak untuk menyeimbangkan antara target pendapatan negara dan hukum syariah yang baru saja difatwakan ini.(bur)