Razilu: Perencanaan SDM Jadi Kunci Efisiensi Organisasi

Jakarta, MASYARAKAT.NET – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia Razilu menjadi pembicara dalam perkuliahan daring di Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) melalui platform Zoom Meeting, pada Kamis, 04 September 2025 . Kuliah ini mengangkat topik Perencanaan dan Formasi ASN, yang merupakan bagian dari materi perkuliahan manajemen sumber daya aparatur (MSDA).

Dalam paparannya, Razilu menjelaskan bahwa perencanaan sumber daya manusia (SDM) merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang tepat pada posisi yang tepat, di waktu yang tepat. Ia menekankan pentingnya perencanaan dalam mengantisipasi kekurangan kuantitas dan kualitas tenaga kerja di masa depan.

"Perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, metode, anggaran, serta tolok ukur keberhasilan suatu kegiatan. Tanpa perencanaan yang baik, organisasi akan kesulitan mencapai tujuan secara efektif dan efisien," ujar Razilu, mengutip Hadari Nawawi .

Razilu juga memaparkan bahwa perencanaan SDM memiliki beberapa manfaat strategis, di antaranya meningkatkan produktivitas pegawai yang ada, menentukan kebutuhan pegawai di masa depan, serta menjadi dasar penyusunan program kerja bagi satuan organisasi yang menangani kepegawaian.

"Melalui perencanaan pegawai yang matang, organisasi dapat memanfaatkan pegawai yang sudah ada secara lebih baik, sekaligus mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan dan tantangan ke depan," tambahnya.

Selain menjelaskan manfaat, Razilu juga menguraikan tahapan perencanaan SDM, yang mencakup analisis tujuan organisasi, inventarisasi SDM saat ini, perkiraan permintaan dan pasokan SDM, analisis kesenjangan, penyusunan rencana tindakan (termasuk perekrutan, pelatihan, atau mutasi), serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi.

Kuliah ini diikuti oleh mahasiswa Poltekpin secara interaktif. Diskusi yang berlangsung menunjukkan antusiasme peserta terhadap isu strategis perencanaan aparatur negara, khususnya di era digital dan tata kelola pemerintahan modern. (Bur)