KPPU Dorong Sinergi Antarlembaga dalam Pencegahan Korupsi

Bekasi, MASYARAKAT.NET-Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa hadir dan menyampaikan pandangan strategis KPPU dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-18 Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) yang digelar di Ballroom Grand Kamala Lagoon, Kota Bekasi, Senin(19/52 2025). 

Rakernas yang mengusung tema "Bangkit Melawan Korupsi Menuju 100 Tahun Indonesia Merdeka 1945–2025" ini diikuti oleh 136 anggota LAKI dari seluruh Indonesia, mencerminkan konsolidasi nasional dalam gerakan pemberantasan korupsi. Ketua didampingi Deputi Bidang Kajian dan Advokasi Taufik Ariyanto pada kegiatan ini.

Dalam sambutannya, Ketua KPPU menegaskan bahwa korupsi tidak hanya mengancam transparansi tata kelola, tetapi juga menghancurkan sendi-sendi persaingan usaha yang sehat. 

"Korupsi bukan hanya musuh transparansi, tetapi juga musuh utama persaingan sehat. Ia menciptakan pasar yang timpang dan membunuh pelaku usaha yang jujur,” tegasnya.

Ketua KPPU juga memaparkan empat mandat strategis KPPU dalam mendorong iklim usaha yang adil dan kompetitif, yakni penegakan hukum persaingan usaha, advokasi kebijakan kepada pemerintah dan stakeholder, pengawasan atas penggabungan dan akuisisi yang berpotensi menciptakan monopoli, serta pengawasan kemitraan antara usaha besar dan pelaku UMKM.

Dalam konteks pencegahan korupsi, Ketua KPPU mendorong kolaborasi erat antara KPPU, KPK, dan organisasi masyarakat sipil seperti LAKI, terutama dalam menghadapi tantangan pengawasan sektor digital seperti layanan keuangan berbasis teknologi (fintech), termasuk pinjaman online. Lebih jauh, KPPU membuka peluang kemitraan dengan LAKI untuk mendukung program Penyuluh Kemitraan UMKM yang tengah dikembangkan oleh KPPU secara nasional.

“Kami menargetkan hadirnya satu juta penyuluh kemitraan di seluruh Indonesia pada 2029. LAKI memiliki potensi kuat untuk menjadi mitra penggerak di tingkat akar rumput,” jelas Ketua KPPU.

Kehadiran KPPU dalam forum ini menunjukkan komitmen lembaga dalam memperkuat integritas pasar melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, termasuk dengan aktor-aktor antikorupsi non-pemerintah.(Bur)