Kementerian PKP dan BPS Sepakati Digitalisasi dan Integrasi Data untuk Akselerasi Target Pembangunan Perumahan

Jakarta. MASYARAKAT.NET-Dalam rangka mempercepat pencapaian target Program 3 Juta Rumah, Wakil Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menghadiri pertemuan diskusi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna penyediaan data backlog perumahan serta upaya digitalisasi data kepemilikan rumah di Indonesia. Diskusi tersebut dilaksanakan di Kantor BPS Ruang Rapat Gedung 3, Jalan Dr. Sutomo - Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025)

“Data backlog perumahan dibutuhkan untuk mengeskalasi target pembangunan rumah per tahun dari yang semula 140.000 unit menjadi 2 juta rumah per tahun.” ujar Fahri.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora ini,  menjelaskan, Kementerian PKP memiliki 3 fokus utama dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Program 3 juta rumah akan difokuskan melalui BSPS untuk renovasi sebanyak 2 juta rumah. BSPS sendiri akan berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena memprioritaskan permukiman di kawasan pesisir. Sedangkan untuk pengadaan rumah vertikal sebanyak 1 juta rumah akan menggunakan dana dari Danantara.” jelasnya.

Selain berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Koperasi Merah Putih rencananya akan dilibatkan dalam pengadaan material bangunan yang sesuai dengan peraturan sehingga rumah yang direnovasi nantinya memenuhi syarat-syarat SDGs, yaitu sanitasi yang layak, atap-lantai-dinding yang kuat, hingga pencahayaan dan udara yang cukup. Fahri juga menambahkan dengan keterlibatan Koperasi Merah Putih, program BSPS diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kendala yang dihadapi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah adalah adanya perbedaan data kepemilikan rumah antara data dari DTSEN, Regsosek, serta DTKE yang bersumber dari BPS. 

Fahri juga menilai oversupply perumahan adalah sesuatu yang harus dimaklumi. Rencana tersebut dilatarbelakangi oleh kurangnya kelengkapan data dari DTSEN yang dimiliki Kementerian PKP. Data yang diterima hanya sampai di desil 8, sedangkan data yang dimiliki FLPP dari 2020-2025 banyak terkendala NIK, dimana 8.280.000 dari 12 juta yang ada sudah menerima bantuan.

“Kalau data dari Susenas, backlog 1 sebesar 9,9 juta. Sedangkan dari DTSEN adalah 15 juta. Perbedaan data tersebut didasari karena DTSEN dihitung berdasarkan satuan keluarga, dimana 15 juta keluarga tidak punya rumah, namun tinggal di rumah tidak layak. Data tersebut dapat digunakan untuk intervensi pemerintah,"jelas Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS menyatakan siap menyediakan data desil perumahan melalui model perangkingan. Namun sebelum itu, BPS meminta Kementerian PKP menyerahkan data FLPP yang ada sejak 2020-2025 untuk diintegrasikan dengan data terbaru. Sehingga nantinya akan mudah mewujudkan digitalisasi data perumahan.(bur)

#fahrihamzah
#kemenPKP