Madrasah ilmu DDII Kabupaten Bekasi: Ide Koalisi Permanen Ancaman Demokrasi

Bekasi. MASYARAKAT.NET - Ide dibentuk koalisi permanen oleh beberapa partai politik dinilai akan melahirkan oligarki politik dan dapat melemahkan demokrasi.

Hal ini disampaikan Fajar Nursahid Dosen Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta dalam acara kajian online Madrasah Ilmu DDII Kabupaten Bekasi Ahad (21/12).

Fajar mengatakan koalisi permanen akan mematikan suara kritis terhadap kekuasaan dan melemahkan pengawasan atas kebijakan penguasa.

"Koalisi permanen selain melahirkan oligarki politik, juga melemahkan kritik terhadap pengambilan kebijakan negara" ungkapnya.

Dalam diskusi bertema "Demokrasi dan Budaya Korupsi : Refleksi Untuk Perubahan" Fajar juga mengatakan negara yang menerapkan demokrasi dapat meminimalisir angka korupsi 

"Di negara demokrasi Skandinavia angka korupsi dapat di tekan, karena fungsi penegakan hukum dan pengawasan dilakukan secara optimal" jelasnya 

Tetapi sebaliknya, menurut Doktor lulusan Universitas Indonesia ini, korupsi bisa melonjak di negara demokrasi ketika fungsi penegakan hukum tidak berjalan dan pengawasan melemah.

"Sebagaimana terjadi di beberapa kasus di korupsi itu disebabkan tidak bekerjanya fungsi penegakan hukum dan kurangnya pengawasan terhadap penyelenggara negara" imbunya.

Fajar berpendapat potensi subur praktik korupsi juga disebabkan oleh adanya biaya politik tinggi dalam pemilu seperti praktik politik uang.

"Seperti  logistik pemilu, dana kampanye yang tidak transparan mendorong "praktik politik balik modal" lewat penyelewengan anggaran perizinan, proyek pembangunan" jelasnya.

Selanjutnya model kebijakan desentralisasi kekuasaan dapat menciptakan pusat pusat korupsi baru. "ini disebabkan oleh kewenangan yang menyebar dan pengawasan yang tidak seimbang" ungkapnya 

Sementara itu Sosiolog Prof Musni Umar menyoroti fenomena korupsi di Indonesia sebagai bentuk lemahnya pengawasan civil society terhadap penyemangat negara.

"Masyarakat sipil harus ikut mengawasi praktik penyelengara negara agar sesuai dengan kaidah kaidah dan perundangan agar tidak menyimpang" ujarnya.

Musni Umar menilai praktik korupsi disebabkan karena pertama coruption by need (berdasarkan kebutuhan), coruption by geedy (karena ketamakan) dan coruption by politik interest.

Musni mengatakan praktik korupsi dilakukan beberapa kepala daerah  karena corruption by politik interest. "Mereka melakukan korupsi untuk menyiapkan amunisi untuk persiaoan periode kekuasaan berikutnya" jelas Musni.

Kajian online Madrasah Ilmu DDII Kabupaten Bekasi dipandu Ismawati, Mahasiswa Semester V STAI Publistik Thawalib Jakarta dan dihadiri ratusan peserta dari berbagai unsur mahasiswa, pengajar di  lembaga pendidikan, dan aktivis (bur)