Prasasti Masyarakat Dakwah Serukan Keadilan Industrial dan Perlindungan Masyarakat

Bekasi, MASYARAKAT.NET — Menyikapi situasi sosial yang memanas dan berbagai kerusuhan yang mengguncang sejumlah wilayah, Dewan Pimpinan Pusat Prasasti Masyarakat Dakwah menyampaikan pernyataan sikap yang menekankan pentingnya keadilan industrial, keberpihakan terhadap masyarakat lokal, dan harmoni antara pembangunan dan spiritualitas rakyat.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis dari sekretariat mereka di Kampung Piket, Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, organisasi ini menegaskan bahwa keadilan bukan hanya soal hukum, melainkan soal keberpihakan terhadap yang lemah. Mereka menyebut bahwa pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat adalah pembangunan yang kehilangan ruh.

“Setiap warga negara berhak atas keadilan, termasuk dalam relasi kerja dan keberadaan industri di tengah masyarakat. Kami menyerukan introspeksi mendalam dan perbaikan mendasar, bukan sekadar tambalan kebijakan,” ujar Romo Kim, Ketua Umum Prasasti Masyarakat Dakwah.

Organisasi yang dikenal aktif dalam advokasi spiritual dan sosial ini juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara industri dan pertanian. Mereka mendorong komitmen minimal 20 persen tenaga kerja industri berasal dari warga lokal, serta pengembangan teknologi industri pertanian agar sektor pertanian tidak tertinggal di tengah ekspansi kawasan industri.

Selain itu, Prasasti Masyarakat Dakwah menuntut transparansi dalam pelaksanaan program Community Development (Comdev) dan Corporate Social Responsibility (CSR). Menurut mereka, agenda CSR harus difokuskan kepada masyarakat lokal se-Kabupaten Bekasi dan dijalankan dengan komitmen kultural yang kuat, melibatkan sumber daya manusia lokal sebagai pelaksana maupun penerima manfaat.

Dalam pernyataannya, organisasi ini juga menyerukan penguatan ekonomi rakyat melalui kebijakan yang memprioritaskan kesempatan berwirausaha bagi warga lokal. Akses terhadap modal, pelatihan, dan ruang usaha dinilai sebagai langkah penting untuk membangun ekosistem ekonomi yang berbasis spiritualitas, solidaritas, dan keberdayaan komunitas.

Pernyataan ini ditutup dengan ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, pelaku industri, tokoh masyarakat, dan warga kampung—untuk bersama-sama membangun masa depan yang adil, harmonis, dan bermakna.

“Pembangunan bukan hanya soal beton, tapi soal ruh masyarakat,” pungkas Romo Kim.(bur)