Ketua KPPU Hadiri Sidang PBB ke-9 untuk Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen

Jenewa, MASYARAKAT.NET - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mewakili Indonesia dalam 9th United Nations Conference on Competition and Consumer Protection yang diselenggarakan oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), badan PBB untuk persaingan usaha dan perlindungan konsumen di Palais des Nations, Jenewa, Swiss, pada tanggal 7–11 Juli 2025.

Sidang ini menjadi forum tertinggi yang membahas arah kebijakan global dalam hukum persaingan dan perlindungan konsumen, serta dihadiri oleh perwakilan lebih dari 100 negara, termasuk pejabat tinggi, akademisi, organisasi internasional, dan otoritas pengawas persaingan dari berbagai kawasan dunia. Sidang ini utamanya menghasilkan kesepakatan untuk resolusi PBB terkait consumer product safety.

Pada isu persaingan usaha, khususnya pembahasan terkait pasar digital,  Ketua KPPU mengangkat bahwa dinamika pasar digital di Indonesia yang mengalami pertumbuhan pesat dan menimbulkan tantangan baru bagi penegakan hukum persaingan.

"Selama lima tahun terakhir, kami telah memutus dua perkara dan menangani dua notifikasi merger terkait sektor digital, utamanya mengenai penyalahgunaan posisi dominan. Kami juga mendorong hadirnya regulasi khusus tentang pasar digital di Indonesia," jelasnya.

Sebagai bagian dari reformasi, KPPU juga berkomitmen untuk memasukkan aspek digital dalam revisi UU No. 5 Tahun 1999 sebagai bentuk respons terhadap transformasi ekonomi global.

Di sela-sela sidang, Ketua KPPU melakukan pertemuan bilateral dengan Duta Besar Indonesia untuk PBB/PTRI Jenewa Achsanul Habib, dan Duta Besar RI untuk WTO Nur Rakhman Setyoko, di Kantor PTRI Jenewa. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi kebijakan luar negeri Indonesia di bidang persaingan usaha dan perdagangan internasional.

Keikutsertaan KPPU dalam Sidang PBB ini mencerminkan semakin strategisnya peran KPPU dalam memperkuat posisi Indonesia di forum internasional, sekaligus membuktikan bahwa KPPU tidak hanya aktif di tingkat nasional, tetapi juga berkontribusi dalam arsitektur global hukum persaingan di level internasional.

Dengan isu-isu prioritas global seperti rantai pasok pangan dan transformasi digital, KPPU siap untuk terus bersinergi dan menjadi bagian penting dari solusi global untuk menciptakan pasar yang adil, transparan, dan kompetitif.(BM)