Kementan dan BRIN Bahas Rekomendasi Kebijakan Peternakan

Jakarta, MASYARAKAT.NET – Indonesia menargetkan capaian besar di sektor peternakan: swasembada daging sapi dan susu. Komitmen itu ditegaskan Kementerian Pertanian (Kementan) saat pertemuan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam audiensi dan penyerahan naskah rekomendasi kebijakan, Senin(1/9/ 2025).

Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi riset dan implementasi kebijakan untuk dalam rangka swasembada daging dan susu nasional pada tahun 2029.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan langkah dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Salah satunya melalui usulan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Program Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN) yang telah disepakati dalam rapat bersama berbagai Kementerian dan Lembaga dan rencana tersebut juga akan masuk ke dalam peta jalan pembangunan peternakan nasional.

“Target kita jelas, pada 2029 harus bisa mencapai swasembada. Caranya dengan memperkuat pengembangan populasi yang sudah ada, menambah populasi sesuai roadmap, serta menjamin penyerapan hasil produksi, baik daging maupun susu,” ujarnya.

Selain itu, Kementan juga terus mendorong peningkatan ekspor produk unggas, mulai dari karkas ayam, telur, hingga ayam hidup. Beberapa pasar yang tersebut antara lain dari Uni Emirat Arab dan Tiongkok. Di sisi lain, program pengembangan ayam lokal Ayam Merah Putih menunjukkan hasil positif, di mana setelah tiga bulan produksi telurnya sudah mencapai 80 persen.

Deputi Kebijakan Pembangunan BRIN, Anugerah Widiyanto, menyebutkan bahwa rekomendasi kebijakan yang diserahkan kepada Kementan bertujuan memperkuat arah pembangunan peternakan nasional. Menurutnya, rekomendasi tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pemerataan pembangunan di luar Jawa, penguatan produk dalam negeri, serta pemanfaatan riset untuk mendukung penyediaan pakan lokal dan ketersediaan pangan bergizi bagi masyarakat.

“Rekomendasi ini kami susun untuk memperkuat pembangunan peternakan, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan ketersediaan pangan di masa depan. Kami juga mendorong adanya terobosan dari penyediaan pakan berbasis lokal serta peternakan yang ada di luar Pulau Jawa,” ujarnya.

Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Produk Peternakan, Ali Agus, menambahkan pentingnya keberadaan policy brief yang disusun secara akurat dan berbasis riset. Menurutnya, dokumen tersebut akan menjadi jembatan antara hasil riset BRIN dengan kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh Kementan.

“Dengan adanya _policy brief_ yang disusun pemerintah, paling tidak kita bisa meminimalisir kekeliruan dan ketidakakuratan. Melalui sinergitas lintas lembaga, hal ini perlu dipertajam agar arah riset benar-benar produktif, menghasilkan policy brief yang menukik hingga ke tataran draf regulasi. Dengan begitu, Kementerian Pertanian dapat langsung mengawal implementasinya,” ujar Ali Agus.

Penyerahan rekomendasi BRIN menjadi momentum penting untuk memperkuat arah kebijakan peternakan nasional. Ke depan, pemerintah berharap hasil riset ini tidak berhenti di tataran konsep, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh peternak dan masyarakat luas.(BM)