Krisis Integritas di BGN: Ujian Awal bagi Tata Kelola Pemerintahan Prabowo–Gibran

Gelombang krisis tengah mengguncang Badan Gizi Nasional (BGN) — lembaga baru yang dibentuk untuk menjadi tulang punggung proyek ketahanan gizi nasional di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran.

Setelah insiden keracunan massal produk MBG yang menimpa lebih dari 11.000 warga di berbagai daerah, publik kini kembali dikejutkan dengan dugaan kekerasan dan pelecehan seksual oleh pejabat internal lembaga tersebut, MKP alias M. Kevin Pradana, yang menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Produksi Gizi (SPPG) Bekasi.

Dua peristiwa ini, meski berbeda konteks, memiliki satu benang merah: krisis integritas dan lemahnya pengawasan birokrasi dalam lembaga strategis pemerintah.

*BGN dan Tanggung Jawab Politik Pemerintah*

BGN sejatinya merupakan proyek unggulan yang lahir dari visi pemerintahan Prabowo–Gibran untuk memperkuat ketahanan pangan dan gizi nasional, serta mengintegrasikan pengawasan terhadap produksi makanan berbasis data dan teknologi. Namun dua krisis besar dalam waktu berdekatan memperlihatkan bahwa sistem pengawasan internal belum siap menanggung beban besar tersebut.

Kegagalan dalam memastikan keamanan produk MBG menjadi sinyal bahwa mekanisme pengawasan gizi di lapangan masih longgar. Sementara kasus dugaan kekerasan oleh pejabat SPPG mempertegas bahwa pembenahan etika dan disiplin aparatur menjadi kebutuhan mendesak.

Kedua kasus ini kini menjadi ujian politik bagi pemerintahan Prabowo–Gibran dalam menegakkan prinsip akuntabilitas dan keteladanan moral aparatur negara.

Tekanan Publik dan Tantangan Reformasi Birokrasi
Desakan publik agar Kepala BGN Dadan Hindayana bertindak tegas semakin menguat. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, bahkan menilai bahwa ketidaktegasan pimpinan BGN “hanya akan mempermalukan Presiden dan mencoreng citra proyek pemerintah.”

Pernyataan ini bukan sekadar kritik personal, melainkan teguran politik terhadap budaya birokrasi lama yang kerap menutup mata terhadap pelanggaran etik. Dalam konteks reformasi birokrasi, kasus BGN menjadi cermin dari bagaimana lembaga baru bisa terjebak dalam pola lama jika tidak diawasi secara serius oleh pemerintah pusat.

*Implikasi terhadap Kepercayaan Publik*

Kasus beruntun ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga baru di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran. Dalam tahun-tahun awal kepemimpinan, persepsi publik sangat menentukan arah dukungan politik.

Jika BGN gagal membenahi diri dan menunjukkan transparansi, bukan hanya program ketahanan gizi yang terancam, tetapi juga legitimasi politik pemerintahan baru dalam membangun citra bersih dan efektif.

Kepercayaan publik terhadap institusi negara tidak hanya dibangun melalui keberhasilan program, tetapi juga melalui keteladanan moral dan ketegasan hukum terhadap pelanggaran internal.

*Krisis sebagai Momentum Pembenahan*

Di tengah tekanan publik, krisis ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi struktural dan moral di tubuh BGN.

Pertama, memperkuat mekanisme audit etik dan pengawasan independen terhadap lembaga teknis di bawah kementerian dan badan nasional.

Kedua, memastikan transparansi dalam proses hukum terhadap kasus MKP agar publik melihat adanya keadilan, bukan sekadar perlindungan struktural.

Ketiga, meninjau ulang kembali rantai pengawasan keamanan pangan dari hulu ke hilir, agar tragedi seperti MBG tidak terulang.

Pemerintahan Prabowo–Gibran perlu menunjukkan bahwa toleransi terhadap pelanggaran moral maupun teknis tidak lagi mendapat tempat dalam tata kelola pemerintahan modern.

*Penutup*

Krisis di Badan Gizi Nasional bukan sekadar insiden personal atau administratif. Ia adalah tes integritas pemerintahan baru dalam mengelola lembaga publik dengan nilai moral dan profesionalitas.
Dalam politik modern, kredibilitas bukan dibangun dari pidato, tetapi dari tindakan terhadap krisis. 

Dan bagaimana pemerintah menangani kasus BGN akan menjadi cermin awal apakah janji reformasi birokrasi yang diusung Prabowo–Gibran benar-benar hidup — atau sekadar slogan di atas kertas.[*]

 Hari Purwanto

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR)